Tokopedia bekerja sama dengan kementerian keuangan negara meluncurkan fitur pembayaran untuk lebih dari 900 jenis layanan administrasi negara. Ini menjadikan Tokopedia sebagai platform teknologi Indonesia pertama yang bertindak sebagai saluran terkonsolidasi bagi pengguna ketika mereka membayar layanan negara, kata Tokopedia dalam pernyataan resmi.

Fitur ini adalah bagian dari upaya Tokopedia untuk membantu pemerintah dalam merampingkan proses pembayaran pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan pendapatan negara. Ini adalah kunci kesetaraan ekonomi di Indonesia, kata pendiri dan CEO Tokopedia William Tanuwidjaja dalam pernyataannya. Tokopedia sebelumnya telah mengindikasikan bahwa hal itu bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan digital di Indonesia.

Tokopedia akan menangani tiga kategori pembayaran layanan negara, termasuk pajak online, bea cukai, dan pendapatan negara bukan pajak. Pengguna akan dapat membayar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea cukai, serta biaya untuk perpanjangan paspor, SIM, dan bahkan akta nikah.

Pembayaran akan ditangani melalui OVO atau melalui transfer antar bank, akun virtual, atau kartu debit dan kredit. Tanda terima untuk pembayaran yang dikeluarkan oleh Tokopedia dianggap sebagai bukti pembayaran resmi.

Dalam pernyataan Tokopedia, menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan bahwa lembaganya menyambut inisiatif untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak. Pemerintah Indonesia bekerja dengan berbagai entitas, termasuk Tokopedia, untuk mendorong partisipasi wajib pajak.

Selain Tokopedia, kementerian keuangan juga dilaporkan mengesahkan platform e-commerce Bukalapak untuk mengimplementasikan portal pembayaran pendapatan negara elektronik. Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan dan lulus tes penerimaan pengguna yang dilakukan oleh direktur jenderal Departemen Keuangan. Bukapak dapat meluncurkan fitur yang mirip dengan Tokopedia pada kuartal ketiga 2019.