Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sedang merumuskan peraturan yang diharapkan menjadi payung hukum untuk memantau konten di outlet media digital seperti YouTube, layanan streaming Netflix dan media sosial.

Ketua KPI Agung Suprio berpendapat bahwa perlunya memonitor media digital muncul karena kebiasaan menonton sebagian besar masyarakat, terutama anak-anak muda, telah bergeser dari media konvensional seperti televisi dan radio, yang menghabiskan waktu berjam-jam mengakses konten digital.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa konten digital layak ditonton, mempromosikan nilai-nilai pendidikan dan menjauhkan netizen dari konten berkualitas rendah. “Kami ingin dapat memantau [konten] karena di media digital saat ini kontennya termasuk dalam ruang lingkup penyiaran,” kata Agung di Jakarta pada hari Senin.

Selain itu proporsi milenial, masyarakat yang akan berada dalam kisaran usia 20 hingga 40 tahun pada tahun 2020, telah mencapai hampir setengah dari populasi Indonesia, menurut data dari Badan Statistik, dikutip Agung.

KPI berusaha untuk memasukkan pemantauan konten digital dalam revisi UU Penyiaran tahun 2002, yang diharapkan akan segera dibahas oleh DPR.“Kami juga akan merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) karena terlalu tua. Hal-hal baru belum ditampung. Kami berharap dapat merevisinya dalam waktu sesingkat mungkin, ”katanya.