Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan dengan tegas akan memberikan sanksi kepada para penyedia jasa Kripto Exchange Ilegal alias tidak terdaftar yang beroperasi di Indonesia.

Demikian disampaikan Kepala Bappebti Tjahja Widayanti terkait diumumkannya 13 perusahaan penyedia jasa kripto exchange resmi dan diizinkan beroperasi di Indonesia.

Tjahja menyatakan bahwa hingga akhir Juli 2020 pihaknya hanya memberikan izin kepada 13 perusahaan penyedia jasa kripto exchange di Indonesia. Hal tersebut menurut Tjahja karena 13 perusahaan tersebut sudah melakukan serangkaian proses administrasi dan dianggap sudah mematuhi seluruh regulasi terkait industri baru tersebut.

“Sesuai Perba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, batas pendaftaran kepada Exhanger untuk menjadi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah tanggal 29 Mei 2020. Saat ini sudah tidak ada lagi Exchanger yang mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bappebti sebagai Calon Pedagang Aset Kripto,” ujar Tjahja, dalam keterangannya Jumat (24/7/2020).

Baca Juga:  Apa Itu Blockchain & Cryptocurrency?

Tjahja melanjutkan karena perusahaan yang terdaftar hanya ada 13 entitas maka jika ada perusahaan penyedia layanan kripto exchange yang beroperasi di luar izin Bappebti maka akan dianggap illegal dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Karena perusahaan illegal tersebut dianggap rentan melakukan tindak penipuan dan tidak terjamin keamanannya.

“Statusnya adalah tidak terdaftar di Bappebti atau illegal. Bappebti bekerjasama dengan Satuan Waspda Investasi OJK akan melakukan tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Risikonya adalah sangat rentan, dapat terjadinya kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh exchanger kepada nasabah, karena Exchanger dalam  melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah dan tidak ada pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan,” lanjut Tjahja.

Baca Juga:  Jangan Iri, Investor Bitcoin Cuan Rp 5,2 Juta Semalam

Untuk diketahui saat ini terdapat 13 perusahaan resmi yang mendapatkan izin dari Bappebti untuk beroperasi di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah:

1. PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto),

2. PT Upbit Exchange Indonesia (Upbit),

3. PT Tiga Inti Utama (Triv),

4. PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax),

5. PT Pintu Kemana Saja (Pintu),

6. PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex),

7. PT Bursa Kripto Prima (Bicipin),

8. PT Luna Indonesia Ltd (Luno),

9. PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Rekeningku),

10. PT Indonesia Digital Exchange (Indonesia Digital Exchange),

11. PT Cipta Koin Digital (Koinku),

12. PT Triniti Investama Berkat (Bitocto)

13. PT Plutonext Digital Aset.

Source link

Baca Juga:  CEO Ini Ramal Bitcoin Tembus Rp 300 Juta, Cuan Melimpah!