Tepat pada 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, pemerintah akan menandatangani peraturan untuk mengendalikan penyebaran ponsel “ilegal” melalui pencatatan IMEI.

Berdasarkan peraturan tersebut, ponsel dengan identitas perangkat seluler internasional (IMEI) yang belum terdaftar di Indonesia tidak akan dapat terhubung ke salah satu layanan seluler di Indonesia.

Kementerian Perindustrian, salah satu penggagas peraturan ini, telah meluncurkan halaman situs di mana pengguna dapat memasukkan IMEI ponsel mereka untuk melihat apakah IMEI ponsel mereka telah terdaftar dalam database pemerintah.

IMEI ponsel anda bisa ditemukan di bagian pengaturan ponsel. Atau anda dapat memanggil *#06# untuk secara otomatis membuka IMEI ponsel Anda.

Jika membeli ponsel di peritel resmi Indonesia, IMEI ponsel akan terdaftar di database Kementerian Perindustrian. Sedang ponsel yang dibeli dari pasar gelap, baik di dalam negeri atau dari luar negeri, seharusnya tidak muncul dalam daftar.

Telepon pasar gelap, yang jauh lebih murah daripada versi ritelnya, cukup populer dan banyak di antaranya dijual secara online. Perkiraan pemerintah menyebutkan jumlah ponsel pasar gelap yang aktif di Indonesia sekitar 20%.

Telepon yang dibeli melalui pengecer resmi di luar negeri masih dapat didaftarkan ke pemerintah Indonesia begitu peraturan IMEI diberlakukan, mungkin dengan pajak tambahan. Kominfo mengatakan sedang menyiapkan aplikasi untuk memungkinkan ponsel yang dibeli di luar negeri terdaftar untuk digunakan di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan bahwa peraturan tersebut tidak akan segera diberlakukan setelah ditandatangani pada 17 Agustus karena akan ada tenggang waktu dua tahun di mana semua telepon masih dapat terhubung ke jaringan seluler Indonesia.