Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menegaskan akan memberikan sanksi kepada para penyedia jasa kripto exchange ilegal alias tidak terdaftar yang beroperasi di Indonesia. Hal itu ditegaskan Bappebti terkait diumumkannya 13 perusahaan penyedia jasa kripto exchange resmi dan diizinkan beroperasi di Indonesia.
 
Kepala Bappebti Tjahja Widayanti menyatakan hingga akhir Juli 2020 pihaknya hanya memberikan izin kepada 13 perusahaan penyedia jasa kripto exchange di Indonesia. Hal tersebut, menurut Tjahja, karena 13 perusahaan tersebut sudah melakukan serangkaian proses administrasi dan dianggap sudah mematuhi seluruh regulasi terkait industri baru tersebut.
 
Adapun hal itu sesuai Perba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, batas pendaftaran kepada exchanger untuk menjadi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pada 29 Mei 2020.

Baca Juga:  Harga Bitcoin Makin Menggila di Tengah Pandemi Corona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?




Happy





Inspire





Confuse





Sad


“Saat ini sudah tidak ada lagi exchanger yang mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bappebti sebagai calon pedagang aset kripto,” ujar Tjahja, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Juli 2020.
 
Tjahja melanjutkan karena perusahaan yang terdaftar hanya ada 13 entitas maka jika ada perusahaan penyedia layanan kripto exchange yang beroperasi di luar izin Bappebti akan dianggap ilegal dan bakal dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Karena perusahaan ilegal tersebut dianggap rentan melakukan tindak penipuan dan tidak terjamin keamanannya.
 
Dalam hal ini, lanjutnya, Bappebti bekerja sama dengan Satuan Waspda Investasi OJK akan melakukan tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Risikonya adalah sangat rentan yakni dapat terjadinya kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh exchanger kepada nasabah, karena exchanger dalam melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah.
 
“Dan tidak ada pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan,” pungkas Tjahja.
 

Baca Juga:  Bitcoin Pulih! Harga Rekor, 3 Pekan Investor Borong Rp 1,3 T

(AHL)

Source link